Apa yang salah dengan kebijakan ekonomi Indonesia?

Fluktuasi rupiah belakangan ini tidak boleh secara mekanis ditafsirkan sebagai bukti runtuhnya fundamental ekonomi Indonesia. Begitulah pendapat yang dikemukakan oleh tiga pengamat ekonomi dari Center for Market Education. 

Ketiganya adalah Carmelo Ferlito, sang CEO, kemudian dua anggotanya yang lain Alfian Banjaransari dan Alvin Desfiandi. Ketiganya sepakat bila risiko nyata yang ditimbulkan oleh kebijakan ekonomi Indonesia tidak berkaitan dengan lemahnya belanja konsumen atau rupiah. 

Menurut keterangan pers yang diterima HA IPB Kota Bekasi, pergerakan mata uang sering kali dibentuk oleh kondisi global, sentimen investor, harga komoditas, arus modal, dan posisi keuangan yang bersifat sementara. 

Tekanan terbaru terhadap rupiah juga berkaitan dengan faktor-faktor eksternal seperti kenaikan harga minyak dan persepsi risiko yang lebih luas terhadap pasar negara berkembang, bukan semata-mata dengan fundamental domestik.

Kelemahan yang lebih mendalam dalam kebijakan ekonomi saat ini terletak di tempat lain. 

Kelemahan itu berakar pada kepura-puraan yang tidak pernah berakhir, yang sama-sama dianut oleh para politisi dan banyak intelektual, bahwa perekonomian dapat diarahkan seolah-olah ia adalah sebuah mesin. 

Asumsinya sudah dikenal: jika para pembuat kebijakan memiliki niat baik, merancang program-program ambisius, dan mengerahkan sumber daya yang cukup, mereka dapat memperoleh secara tepat hasil-hasil yang mereka inginkan. 

Kemiskinan dapat dikurangi melalui dekret, gizi dapat diperbaiki melalui perintah administratif, pertumbuhan dapat dipercepat melalui belanja publik, dan investasi dapat diarahkan ulang melalui kehendak politik.

Tren kebijakan ini juga tercermin dalam apresiasi baru Bank Dunia terhadap kebijakan industri —sebuah putar balik intelektual yang sejalan dengan kebangkitan dukungan yang lebih luas terhadap tingkat intervensi politik yang lebih kuat dalam perekonomian. 

Pergeseran ini kemungkinan didorong oleh kekaguman terhadap model ekonomi Tiongkok dan semakin terlihat melalui gelombang neo-proteksionisme yang dengan sangat jelas diwujudkan oleh Presiden Trump.

Inilah ilusi teknokratis yang berada di jantung banyak kebijakan ekonomi modern. Ilusi ini membayangkan masyarakat sebagai persoalan rekayasa dan perekonomian sebagai sekumpulan tuas yang tinggal ditarik. 

Namun perekonomian bukanlah mesin: ia adalah tatanan yang kompleks, hidup, dan terus berevolusi, yang terdiri dari jutaan individu, perusahaan, keluarga, wirausahawan, konsumen, pekerja, investor, dan penabung, yang masing-masing bertindak berdasarkan pengetahuan yang terbatas, ekspektasi yang berubah, dan penilaian subjektif.

Inilah tepatnya pelajaran yang diberikan oleh tradisi Mises-Hayek. 

• Ludwig von Mises menunjukkan bahwa kalkulasi ekonomi yang rasional membutuhkan harga pasar: tanpa harga yang sejati yang muncul dari pertukaran sukarela, para pembuat kebijakan tidak dapat mengetahui apakah sumber daya digunakan secara produktif atau justru secara boros. 
• Friedrich Hayek memperdalam gagasan ini dengan menjelaskan bahwa pengetahuan tersebar, bersifat tacit, lokal, dan sering kali mustahil untuk dipusatkan: tidak ada kementerian, badan perencanaan, atau program presidensial yang mampu mengumpulkan dan memproses pengetahuan yang tertanam dalam keputusan sehari-hari jutaan orang.

Karena itu, masalahnya bukan semata-mata bahwa pemerintah mungkin memilih tujuan yang keliru. Masalah yang lebih mendalam adalah bahwa bahkan ketika mereka memilih tujuan yang secara moral menarik, mereka tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk mengoordinasikan sarana tanpa mendistorsi tatanan ekonomi.

Niat MBG

Program unggulan makan gratis di Indonesia menggambarkan masalah ini dengan baik. Niatnya jelas menarik. Siapa yang dapat menolak gizi yang lebih baik bagi anak-anak, dukungan bagi para ibu, dan bantuan bagi keluarga berpenghasilan rendah? 

Program ini telah disajikan sebagai cara untuk mengatasi malnutrisi, memperbaiki hasil pendidikan, menciptakan lapangan kerja, dan merangsang ekonomi lokal.

Namun niat baik saja tidak cukup. Persoalan ekonominya bukan apakah memberi makan kaum miskin itu diinginkan; persoalannya adalah apakah sebuah program besar yang digerakkan oleh negara menciptakan perbaikan yang berkelanjutan atau sekadar menciptakan permintaan artifisial. Program makan gratis meningkatkan permintaan terhadap pangan, termasuk telur, beras, sayuran, daging, susu, jasa katering, dapur, logistik, dan tenaga kerja. 

Namun tambahan permintaan ini tidak muncul karena rumah tangga menjadi lebih produktif, memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, atau secara sukarela memilih untuk membelanjakan lebih banyak dari sumber daya mereka sendiri. 

Permintaan itu muncul karena pemerintah mengalihkan sumber daya dari tempat lain—melalui pajak, utang, atau pemotongan belanja—untuk membiayai konsumsi. Hal ini penting. Ketika permintaan didorong naik secara artifisial, penawaran akan merespons. 

Produsen dapat memperluas peternakan unggas, meningkatkan produksi telur, berinvestasi dalam mesin, mempekerjakan pekerja, menyewa fasilitas, membeli pakan, dan mengatur ulang logistik. Unit-unit katering dapat bertambah banyak. Pemasok pangan dapat meningkatkan skala usaha. Penyedia transportasi dapat memperluas kapasitas. 

Di permukaan, semua ini tampak seperti pertumbuhan. Lapangan kerja tercipta. Output meningkat. Pemerintah dapat menunjuk pada manfaat-manfaat yang terlihat.

Memang, para pendukung program tersebut berargumen bahwa program ini menciptakan lapangan kerja dan mendorong konsumsi, dan beberapa pemodelan menunjukkan kontribusi positif terhadap PDB. Namun justru di sinilah letak bahayanya. 

Tidak semua pertumbuhan adalah pertumbuhan yang berkelanjutan. Tidak semua investasi adalah investasi yang produktif. Tidak semua lapangan kerja mencerminkan penciptaan nilai yang sejati. Sebagian aktivitas ekonomi hanyalah efek yang terlihat dari stimulus artifisial.

Jika permintaan telur meningkat karena program pemerintah, produsen telur menerima sinyal: produksi lebih banyak. Jika permintaan katering meningkat, para pengusaha menerima sinyal: buka dapur, pekerjakan staf, beli peralatan. Jika logistik pangan berkembang, modal dialihkan ke gudang, kendaraan, penyimpanan dingin, dan jaringan distribusi. 

Namun sinyal tersebut dihasilkan secara politik. Ia tidak selalu mencerminkan preferensi jangka panjang dan daya beli konsumen.

Stimulus dan artifisial

Seiring program itu berkembang, ia juga mendorong naik permintaan terhadap tenaga kerja, mesin, pakan, lahan, bahan bakar, kemasan, dan barang modal. Harga relatifnya meningkat. Efek positifnya kemudian menyebar. Pekerja yang dipekerjakan dalam program tersebut membelanjakan lebih banyak. Produsen mesin menerima lebih banyak pesanan. Pemasok input memperluas usaha. Stimulus pemerintah yang awal menciptakan efek bola salju. Namun bola salju itu bergantung pada kelanjutan stimulus. 

• Apa yang terjadi ketika biaya meningkat? 
• Apa yang terjadi ketika harga telur naik? 
• Ketika harga konsumen meningkat sedemikian cepat sehingga bank sentral harus melakukan intervensi dengan menaikkan suku bunga, yang kemudian menggagalkan ekspektasi keuntungan dari mereka yang telah berinvestasi dalam proyek-proyek jangka panjang dan padat modal? 
• Apa yang terjadi ketika beban fiskal menjadi semakin sulit dipertahankan? 
• Apa yang terjadi ketika pemerintah harus memperlambat program, memotong alokasi, menunda pembayaran, atau mengurangi distribusi? 

Berbagai laporan telah menunjukkan adanya kekhawatiran mengenai biaya fiskal program tersebut, tantangan implementasi, dan keterlambatan pencairan dana. Pada titik itu, struktur yang dibangun di atas permintaan artifisial mulai goyah. 

Investasi yang dilakukan untuk memenuhi permintaan yang diciptakan secara politik mungkin tidak lagi layak. Pekerja yang direkrut untuk melayani permintaan tersebut mungkin tidak lagi dibutuhkan. Pemasok yang telah memperluas kapasitas dapat mendapati diri mereka terlalu terekspos. Bisnis-bisnis sekunder yang memperoleh manfaat dari program tersebut dapat ikut terpukul. Apa yang tampak sebagai pertumbuhan ternyata memperlihatkan dirinya sebagai malinvestasi.

Inilah bentuk siklus ekonomi yang dipicu oleh kebijakan. Siklus itu dimulai dengan stimulus, berlanjut melalui ekspansi artifisial, menghasilkan kemakmuran yang tampak, dan berakhir dengan koreksi. Masalahnya bukan bahwa anak-anak diberi makan. Masalahnya adalah bahwa seluruh struktur produksi dapat direorganisasi di sekitar permintaan yang hanya ada selama negara mampu membiayainya.

Inilah sebabnya mengapa ungkapan “jalan menuju neraka diaspal dengan niat baik” lebih dari sekadar peringatan moral. Ia adalah prinsip ekonomi. Kebijakan harus dinilai bukan berdasarkan niatnya, melainkan berdasarkan konsekuensinya, termasuk konsekuensi yang tidak terlihat, tertunda, dan tersebar.

Masalah sebenarnya bukan bagaimana memberi makanan kepada orang miskin. Seorang miskin yang menerima satu porsi makanan tetaplah miskin. Ia mungkin terbantu untuk satu hari, dan itu mungkin bermakna secara moral, tetapi kemiskinan itu sendiri belum teratasi. Pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana orang miskin dapat keluar dari kemiskinan secara permanen.

Sejarah ekonomi menawarkan jawaban yang jelas. Kemiskinan menurun ketika produktivitas meningkat. Produktivitas meningkat ketika para wirausahawan menemukan peluang baru, menanamkan modal, mempekerjakan tenaga kerja, berinovasi, bersaing, dan memperluas ragam barang dan jasa yang tersedia bagi masyarakat. 

Hal ini membutuhkan pasar, hak milik, akumulasi modal, sinyal harga, kepastian hukum, keterbukaan terhadap perdagangan, dan institusi yang memberi penghargaan kepada kewirausahaan produktif, bukan kedekatan politik.

Indonesia tidak membutuhkan mesin administratif yang lebih besar untuk mengarahkan konsumsi. Indonesia membutuhkan ruang ekonomi yang lebih luas agar para wirausahawan dapat bertindak. 

Indonesia membutuhkan lebih sedikit distorsi, bukan lebih banyak. Indonesia membutuhkan investasi yang dipandu oleh sinyal pasar, bukan oleh program presidensial. Indonesia membutuhkan kebijakan yang memungkinkan kaum miskin menjadi pekerja, penabung, pemilik usaha, inovator, dan konsumen dengan daya beli yang sejati.

Kebijakan ekonomi Indonesia bergerak ke arah yang berlawanan. Ia lebih mempercayai komando daripada penemuan, alokasi daripada kewirausahaan, dan belanja yang terlihat daripada koordinasi yang tidak terlihat. 

Ia mengasumsikan bahwa negara dapat menciptakan kemakmuran dengan memobilisasi sumber daya menuju tujuan-tujuan yang dipilih secara politik. Namun kemakmuran tidak dibuat dari atas. Kemakmuran muncul dari bawah, melalui aktivitas individu yang gelisah, terdesentralisasi, dan kreatif di dalam pasar.