Tidak diragukan lagi, niat program MBG (Makan Bergizi Gratis) dari Presiden Prabowo Subianto bertujuan baik, bahkan mulia. Namun pada pelaksanaannya, program ini malah berpotensi mengalami "Urban Bias" yang parah. Apa maksud potensi Urban Bias ini?
Diawali dengan penerapan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, pemerintah selanjutnya harus mengutamakan daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Wilayah yang dimaksud ialah yang berada di garis batas negara, atau pulau-pulau kecil yang jauh dari pusat, yang menghadapi tantangan signifikan dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Jika kemudian program MBG tidak mengutamakan daerah 3T, maka bisa akan menciptakan paradoks, di mana upaya dimaksimalkan di tempat yang paling mudah untuk disalurkan, daripada di tempat yang paling dibutuhkan untuk menjembatani kesenjangan gizi.
Keadilan Distributif
Alasan utama bahwa 'pilot project' MBG dilaksanakan di perkotaan, ialah lantaran 'kesiapan logistik' seperti dipahami bersama. Di kota-kota besar, rantai pasokan kuat, dan "Satuan Pelayanan" dapat dengan mudah didirikan dalam infrastruktur yang ada.
Namun, ini yang harus hati-hati. Jangan sampai program MBG yang dirasa berjalan dengan baik di daerah yang memiliki kesiapan logistik baik, malah seolah menutupi kegagalan dalam keadilan distributif.
Memang belum bisa dibilang bagal dalam keadilan distribusinya, namun manfaat sosial program MBG justru bisa berkurang bila terlalu focus di daerah-daerah tersebut. Sebab, banyak keluarga di perkotaan yang mudah mengakses beragam sumber makanan.
Sebaliknya, di daerah terpencil Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, atau pedalaman Kalimantan, program ini dapat menjadi intervensi yang mengubah hidup. Bila program MBG menunda peluncuran di daerah 3T --karena biaya transportasi yang tinggi atau kurangnya infrastruktur penyimpanan dingin, program ini secara efektif gagal membantu warga yang paling rentan terhadap kekurangan gizi kronis.
Di program MBG juga ada usulan model "Dapur Terpusat" yang diuji di pusat-pusat kota. Namun ini juga harus hati-hati. Sebab sebagian besar boleh jadi tidak sesuai dengan geografi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Apa yang berhasil di macetnya jalanan Bandung tidak dapat dengan mudah direplikasi di gugusan pulau yang tersebar di Maluku. Dengan berfokus pada model "kota besar", Badan Gizi Nasional (BGN) berisiko membangun sistem yang pada dasarnya "berpusat pada Jawa".
Jika program ini terus memprioritaskan efisiensi pengiriman makanan daripada urgensi kebutuhan, program ini tidak akan pernah mencapai ambang batas "manfaat sosial". Sebaliknya, MBG malah hanya jadi subsidi perkotaan yang mahal dan gagal mengubah angka stunting nasional, yang tetap tertinggi di daerah pinggiran.
Umpan Korporasi
Harusnya, program MBG juga memiliki efek pengganda (multiplier) ekonomi lokal. Tapi ketika program difokuskan pada kota-kota besar, pasokan makanan sering kali didominasi oleh distributor industri skala besar dan perusahaan logistik korporat. Ini sama saja dengan mengabaikan daerah pertanian pedesaan.
Bila pun MBG dirancang sebagai inisiatif "Mengutamakan Daerah Terpencil", maka implikasinya adalah mendorong pengembangan rantai pasokan lokal, memberdayakan usaha milik desa (BUMDes) dan petani skala kecil di daerah 3T.
Maka wajib diperhatikan, bahwa jangan sampai program MBG mengabaikan daerah terpencil. Sebab nantinya, pemerintah tidak hanya gagal memberi makan anak-anak di sana, tetapi juga gagal merangsang ekonomi "hijau" lokal yang sedang berjuang untuk bertahan hidup.
SDM
Dari perspektif sumber daya manusia, terlalu fokus di perkotaan berakibat memperkuat "brain drain" di bidang akademis. Jika semua pendanaan, teknologi, dan manajemen program MBG terkonsentrasi di kota besar, tidak ada insentif bagi lulusan pertanian atau gizi, untuk kembali ke daerah asal mereka.
Program ini seharusnya berfungsi sebagai magnet, menarik sumber daya manusia muda terampil (seperti dari IPB atau universitas lokal) kembali ke daerah terpencil untuk mengelola pusat gizi terdesentralisasi. Maka program MBG yang masih terlihat seperti "proyek perkotaan", segera harus digeser efektifitasnya supaya tidak gagal sebagai katalisator untuk pembangunan pedesaan dan lapangan kerja khusus di sektor sumber daya alam.
Maka agar program ini mencapai tujuan yang mulia, pemerintah harus beralih dari strategi "Easy-Access First" ke strategi "Need-Based First".
Tapi itu memerlukan desentralisasi anggaran yang radikal, menjauh dari pengadaan terpusat menuju model berbasis komunitas yang terlokalisasi dan memprioritaskan daerah terpencil. Tanpa perubahan ini, MBG akan tetap menjadi eksperimen perkotaan berbiaya tinggi yang meninggalkan warga Indonesia yang paling rentan, memperdalam kesenjangan antara kota-kota makmur dan daerah pedesaan yang terabaikan.
* Ditulis oleh Angiola Harry - Wakil Sekjen II HA IPB Kota Bekasi | Hubungan Eksternal
** Opini personal, tidak mewakili HA IPB Kota Bekasi
0 Comments